TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Setor bulanan Rp 10 ribu dari para guru kepada PGRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti tanpa manajemen yang baik.
Faktanya atas adanya protes dari para guru yang merasa kecewa, Pengurus PGRI Tanjab Barat, Joni malah balik mencurigai, uang yang dipungut dari para guru tidak sampai ke PGRI, sehingga menimbulkan polemik.
"Bisa saja mereka (guru) bayar ke bendahara sekolah, tapi tidak diteruskan. Sementara guru tahunya mereka sudah menyetor ke PGRI," katanya kepada Tribun, Rabu (9/10). Dari sana dapat dilihat, bahwa kebijakan untuk melakukan setoran ke PGRI tanpa pengawasan yang ketat, dan bisa saja himbauan yang disebar oleh PGRI ke setiap sekolah, dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
Dan jika memang ada guru yang mempermasalahkan, menurutnya PGRI siap mengganti uang yang sudah disetor tersebut. Namun menurutnya kalau memang mempermasalahkan, guru yang bersangkutan dipersilakan keluar dari PGRI.
Tanpa sertifikat dari PGRI menurutnya para guru tidak bisa naik pangkat. "Iya itu (sertifikat PGRI) syarat mutlak untuk naik pangkat," ucapnya.
Saat ditanya mengapa memaksakan harus para guru yang iuran untuk membuat gedung PGRI, sementara sebenarnya Pemkab Tanjan Barat siap membantu melalui dana APBD? Joni menjelaskan tidak berani menggunakan dana negara, tanpa memberi alasan terperinci. Ia hanya menjelaskan takut terjadi sengketa, karena akan menjadi aset pemda.
Sementara di sisi lain, terkait jumlah guru yang membayar, disampaikan oleh bendahara PGRI kabupaten, Teti Suyarti, berasal dari beberapa kecamatan di Tanjab Barat. Meski menurut pengakuannya, PGRI telah melakukan himbauan ke seluruh kecamatan di Tanjab Barat.
"Sebenarnya yang bayar rutin itu di Kecamatan Tungkal Ilir ini full, ada juga sebagian di Betara, Seberang Kota, dan beberapa kecamatan lain, itu pun rata-rata hanya guru SD yang bayar, SMP sama SMA jarang. Kalau di wilayah Tungkal Ulu, seperti di Merlung, Tebing Tinggi, Senyerang, memang sepertinya tidak ada yang bayar," jelas Teti.
Ia mengaku tidak mengetahui persis penyebab enggannya para guru membayarkan iuran tersebut.
Ditanya berapa besaran persentase setoran guru di kecamatan yang bayar setiap bulan, ia mengaku lupa karena sedang tidak memegang data. Selain itu menurutnya yang mengumpulkan uang dari para guru di kecamatan adalah UPTD, sehingga hanya tau setiap bulan uang disetor oleh UPTD ke dirinya selaku bendahara, tanpa mengetahui persentase.
"Tapi kalau mau data setoran setiap bulan itu ada, cuma tidak bisa sekarang," tuturnya. Bupati Tanjab Barat, Usman Ermulan menganggap ini merupakan masalah internal organisasi PGRI, dan berharap dapat diselesaikan di internal.
Secara pribadi, ia pun meminta semua pihak di PGRI mengintropeksi diri. "Kalau bermanfaat, tidak masalah iuran, tapi kalau tidak ada manfaat yang intropeksi juga PGRI nya," jelas Usman Ermulan.
Faktanya atas adanya protes dari para guru yang merasa kecewa, Pengurus PGRI Tanjab Barat, Joni malah balik mencurigai, uang yang dipungut dari para guru tidak sampai ke PGRI, sehingga menimbulkan polemik.
"Bisa saja mereka (guru) bayar ke bendahara sekolah, tapi tidak diteruskan. Sementara guru tahunya mereka sudah menyetor ke PGRI," katanya kepada Tribun, Rabu (9/10). Dari sana dapat dilihat, bahwa kebijakan untuk melakukan setoran ke PGRI tanpa pengawasan yang ketat, dan bisa saja himbauan yang disebar oleh PGRI ke setiap sekolah, dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.
Dan jika memang ada guru yang mempermasalahkan, menurutnya PGRI siap mengganti uang yang sudah disetor tersebut. Namun menurutnya kalau memang mempermasalahkan, guru yang bersangkutan dipersilakan keluar dari PGRI.
Tanpa sertifikat dari PGRI menurutnya para guru tidak bisa naik pangkat. "Iya itu (sertifikat PGRI) syarat mutlak untuk naik pangkat," ucapnya.
Saat ditanya mengapa memaksakan harus para guru yang iuran untuk membuat gedung PGRI, sementara sebenarnya Pemkab Tanjan Barat siap membantu melalui dana APBD? Joni menjelaskan tidak berani menggunakan dana negara, tanpa memberi alasan terperinci. Ia hanya menjelaskan takut terjadi sengketa, karena akan menjadi aset pemda.
Sementara di sisi lain, terkait jumlah guru yang membayar, disampaikan oleh bendahara PGRI kabupaten, Teti Suyarti, berasal dari beberapa kecamatan di Tanjab Barat. Meski menurut pengakuannya, PGRI telah melakukan himbauan ke seluruh kecamatan di Tanjab Barat.
"Sebenarnya yang bayar rutin itu di Kecamatan Tungkal Ilir ini full, ada juga sebagian di Betara, Seberang Kota, dan beberapa kecamatan lain, itu pun rata-rata hanya guru SD yang bayar, SMP sama SMA jarang. Kalau di wilayah Tungkal Ulu, seperti di Merlung, Tebing Tinggi, Senyerang, memang sepertinya tidak ada yang bayar," jelas Teti.
Ia mengaku tidak mengetahui persis penyebab enggannya para guru membayarkan iuran tersebut.
Ditanya berapa besaran persentase setoran guru di kecamatan yang bayar setiap bulan, ia mengaku lupa karena sedang tidak memegang data. Selain itu menurutnya yang mengumpulkan uang dari para guru di kecamatan adalah UPTD, sehingga hanya tau setiap bulan uang disetor oleh UPTD ke dirinya selaku bendahara, tanpa mengetahui persentase.
"Tapi kalau mau data setoran setiap bulan itu ada, cuma tidak bisa sekarang," tuturnya. Bupati Tanjab Barat, Usman Ermulan menganggap ini merupakan masalah internal organisasi PGRI, dan berharap dapat diselesaikan di internal.
Secara pribadi, ia pun meminta semua pihak di PGRI mengintropeksi diri. "Kalau bermanfaat, tidak masalah iuran, tapi kalau tidak ada manfaat yang intropeksi juga PGRI nya," jelas Usman Ermulan.
Penulis: awang
Editor: fifi
